Perda Pajak Reklame akan direvisi
0

Perda Pajak Reklame akan direvisi

perda pajak reklamePerdapajak reklame akan di revisi guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Revisi pajak reklame itu sangat mendesak dikarenakan penghasilan pajak dari reklame masih sangat kecil dan banyak reklame illegal yang bertebaran. Dari seluruh penghasilan pajak daerah, reklame hanya menyumbang 2,3 persen saja.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana menyatakan dengan tegas, yang akan merevisi perda pajak reklame terutama soal nilai strategisnya. Tidak sedikit kawasan yang berubah sehingga nilainya pun bertambah.

Misalnya saja, kawasan yang di lalui bus transjakarta tentu nilai strategis-nya naik, kata Triwisaksana di Jakarta, Selasa (12/4).

Hal lain yg akan direvisi adalah mempertegas peraturan mengenai batas waktu dan sanksi terhadap reklame illegal. Sanksi yg dijatuhkan pada perda pajak reklame sebelumnya masih terlalu ringan dan mesti diperberat agar menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

Berdasarkan catatan dari Dinas Pelayanan Pajak(DPP) DKI Jakarta, sepanjang tahun 2010 yang lalu Dinas Pelayanan Pajak(DPP) DKI Jakarta telah menertibkan dngan membongkar reklame yg melanggar aturan. Jumlah reklame illegal yang dibongkar tersebut kurang lebih sebanyak 3.780 reklame yg terdiri dari 631 reklame di wilayah Jakarta Selatan, 297 reklame di Jakarta Pusat dan 364 reklame di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta Barat terdapat sekitar 1.607 reklame yg dibongkar dan di Jakarta Utara sekitar 881 reklame.

Pelanggaran terhadap pemasangan reklame illegal sampai saat ini terus terjadi, terutama yang berada di sarana umum dan pohon. Hal ini sangat mengganggu keindahan daerah.

Sanksi ringan terkait perda pajak reklame

Kepala bagian Operasi dan Penegakan Hukum Satuan Pol PP Jakarta Barat Choiruddin, menuturkan, dalam penertiban itu pihak-nya membersihkan sekitar 200 spanduk dan lebih dari 50 reklame yg tergantung ditiang listrik.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak(DPP) DKI Jakarta Iwan Setiawandi menyatakan bahwa penertiban reklame itu dilakukan berdasarkan dua peraturan, yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 ttg Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 ttg Pajak Reklame di Wilayah DKI Jakarta. Iwan mengatakan bahwa Pada prinsipnya, setiap orang yg menyelenggarakan reklame mesti mendapat izin dari gubernur setempat.

Oleh sebab itu, Perda Pajak Reklame mesti direvisi dengan tetap memikirkan biaya pajak yang tidak terlalu besar sehingga memberatkan masyarakat yang ingin mentaati hukum.

Incoming search terms:

www pajakreklame net (227);pajak reklame surabaya (84);papan reklame (82);pengurusan pajak reklame (35);sanksi pajak reklame (21);pajak reklame dki jakarta (20);contoh perhitungan pajak reklame dki jakarta (18);tarif pajak reklame bekasi (10);contoh papan reklame (3);perda terkait pajak reklame di kota malang (2);

[wptabs] [wptabtitle]Twitter[/wptabtitle] [wptabcontent]

No Results Found

[/wptabcontent] [/wptabs]

Powered by WordPress SEO Tools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>